ETIKA DALAM BERBISNIS

Nama           : ANDI SYAHPUTRA SITUMORANG

Npm             : 10215686

Kelas            : 3Ea31

Tugas           : Etika Bisnis

 

1.    Hubungan perusahaan dengan stakehoulder, lintas budaya dan pola hidup, audit sosial

A.    Bentuk Stakehoulder

            Bentuk dari stakeholder bisa kita padukan dengan Bentuk kemitraan dengan komite sekolah, dunia usaha, dan dunia industri (DUPI) dan Industri Lainnya.  Bentuk kemitraan yang dapat dilakukan oleh tenaga kependidikan dengan stakeholder antara lain berupa :

                1.  Kerjasama dalam penggalangan dana pendidikan baik untuk kepentingan proses pembelajaran, pengadaan bahan bacaan (buku), perbaikan mebeuler sekolah, alat administrasi sekolah, rehabilitasi bengunan sekolah maupun peningkatan kualitas guru itu sendiri.

            2.      Kerjasama penyelenggaraan kegiatan pada momen hari – hari besar nasional dan keagamaan.

            3.      Kerjasama dengan sponsor perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, seperti dengan perusahaan susu atau makanan sehat bagi anak – anak sekolah, dan bentuk kemitraan lain yang sesuai dengan kondisi setempat.

B.     Stereotype, prejudice, stigma sosial

·         Stereotype merupakan generalisasi yang tidak akurat yang didasarkan pada prejudice. Kita semua memegang stereotype terhadap kelompok orang lain.

·         Prejudice merupakan ttitude yang bersifat bahaya dan didasarkan pada generalisasi yang tidak akurat terhadap sekelompok orang berdasarkan warna kulit, agama,sex, umur , dll. Berbahaya disini maksudnya attitude tersebut bersifat negative.

·         Stigma sosial merupakan tidak diterimanya seseorang pada suatu kelompok karena kepercayaan bahwa orang tersebut melawan norma yang ada. Stigma sosial sering menyebabkan pengucilan seseorang ataupun kelompok.

C.     Mengapa perusahaan harus Bertanggung jawab

            Utuk suatu organisasi mau pun kelompok khususnya perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "pembangunan berkelanjutan", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

D.     Komunitas Indonesia dan eika bisnis

            Dalam kehdupan komunitas atau komunitas secara umum, mekanismne pengawasan terhadap tindakan anggota-anggota komunitas biasanya berupa larangan-larangan dan sanksi-sanksi sosial yang terimplementasi di dalam atura adat. Sehingga tampak bahwa kebudayaan menjadi sebuah pedoman bagi berjalannya sebuah proses kehidupan komunitas ataukomunitas. Tindaka karyawan berkenaan dengan perannya dalam pranata sosial perusahaandapat menen tukan keberlangsungan aktivitas.

E.     Dampak tanggung jawab sosial perusahaan

            Pada dasarnya setiap kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan sumber daya alam, pasti mengandung nilai positif, baik bagi internal perusahaan maupun bagi eksternal perusahaan dan pemangku kepentingan yang lain. Meskipun demikian nilai positif tersebut dapat mendorong terjadinya tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang akhirnya mempunyai nilai negatif, karena merugikan lingkungan, masyarakat sekitar atau masyarakat lain yang lebih luas. Nilai negatif yang dimaksud adalah seberapa jauh kegiatan perusahaan yang bersangkutan mempunyai potensi merugikan lingkungan dan masyarakat. Atau seberapa luas perusahaan lingkungan terjadi sebagai akibat langsung dari kegiatan perusahaan.

F.     Mekasnisme pengawasan tingkah laku

            Mekanisme Pengawasan Tingkah Laku Mekanisme dalam pengawasan terhadap para karyawan sebagai anggota komunitas perusahaan dapat dilakukan berkenaan dengan kesesualan atau tidaknya tingkah laku anggota tersebut denga budaya yang dijadikan pedoman korporasi yang bersangkutan. Mekanisme pengawasan tersebut berbentuk audit sosal sebagai kesimpulan darimonitoring dan evaluasi yang dilakukan sebelumnya, Pengawasan terhadap tingkah laku dan peran karyawan pada dasarnya untukmenciptakan kinerja karyawan itu sendiri yang mendukung sasaran dan tujuan dari proses berjalannya perusahaan. Kinerja yang baik adalah ketika tindakan yang diwujudkan sebagai peran yang sesuai dengan status dalam pranata yang ada dan sesuai dengan budaya perusahaan yang bersangkutan.

2.    Peran sistem pengaturan, good governance

A.     Defenisi pengaturan

                Pengertian kontrol atau pengaturan adalah proses atau upaya untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh sederhana dan akrab dengan aktivitas sehari-hari dari konsep kontrol atau pengaturan adalah saat mengendarai kendaraan. Tujuan yang diinginkan dari proses tersebut adalah berjalannya kendaraan pada lintasan (track) yang diinginkan. Ada beberapa komponen yang terlibat di dalamnya, misalnya pedal gas, speedometer, mesin (penggerak), rem, dan pengendara.

B.     Karakteristik good governance

            Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik di Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu undang-undang (Ridwan : 2006), yaitu UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Dengan format yang berbeda dengan AAUPL dari negeri Belanda, dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggara negara, yaitu: 

·         sas kepastian hukum; yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara

·         Asas tertib penyelenggara negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara

·         Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif

·         Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara

·         Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara

·         Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

·         Azas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C.    Commission of human

D.    KAITANNYA DENGAN ETIKA BISNIS

3.      Uraikan 3 contoh kasus tentang perilaku bisnis yang melanggar etika bisnis dari tema – tema dibawah ini

A.    Korupsi

                                                       I.            Dalam suatu sekolah yang mengadakan acara pentas seni yang membutuhkan biaya besar. Dimana biaya tersebut dianggarkan pada kepala sekolah, dan semua biaya akan di biaya oleh sekolah. Namun setelah acara pentas seni sudah selesai dilaksanakan dan masih banyak sisah dari setiap anggran dana. Namun sisa anggaran tersebut tidak dikembalikan kepada sekolah, dan sisasah anggaran malah di bagi –bagikan kesetiap ketua” seksi, dengan catatan data pengeluaran selama acara berlanggsung telah di manipulasi.

                                                    II.            Seorang anak yang memiliki keperluan sekolah sebesar Rp 700. 000, namun seorang anak ini malah meminta uang kepada orang tuanya sebesar Rp 800.000. jadi dengan contoh hal kecil ini kita dapat mendeskripsikan bahwa hal kecil saja dapat di sebut dengan istilah korupsi.

                                                   III.           Didalam suatu organisasi yang hendak melakukan pertemuan besar, membutuhkan biaya yang cukup besar dan anggaran tersebut sudah di berikan oleh setiap rayon kepada pusat. Dan ternyata setelah acara selesai masih banyak dana yang tersisa. Dan para seksi acara malah menggunakan sisa anggaran untuk keperluan pribadi mereka, dengan alasan data yang diberikan telah dimanipulasi oleh mereka.

B.  Pemalsuan

                                               I.                    Pemalsuan ijaza

                                            II.                    Pemalsuan sertivikat tanah

                                         III.                    Pemalsuan kartu identitas

C.   Pembajakan

                                           I.                         Pembajakan webset

                                        II.                         Pembajakan akun sosial media

                                     III.                         Pembajakan

D.  Distriminasi gender

                                      I.                    Ketidak adilan hukum ( membedakan rakyak kecil dengan pejabat)

                                   II.                    Ketidak adilan akan gaji yang diberikan ( jam kerja sama dan jabatan          sama)

                                III.                    Ketidak adilan dalam suatu organisasi          

E.     Konflik sosial

                                           I. Konflik suku di sampit

                                        II. Konflik di lampung

                                     III. Konflik sosial di papua

F.      Masalah populasi

                                      I.     Pada pulau sumatra masih banyaknya populasi yang tidak bekerja

                                   II.     Pada populasi di daerah pulau papua masih banyak banyak populasi yang kekurangan gizi.

                                III.     Pada pulau jawa kususnya di jawabarat (jabodetabek) dimana populasi yang sangat banyak sehingga mengakibatkan kemacatan dimana”.

Sumber:

http://www.academia.edu/5100430/AUDIT_SOSIAL_SOSIAL_AUDIT_Mekanisme_Pengawasan_Tingkah

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pedata/848-tanggung-jawab-sosial-perusahaan-suatu-kajian-komprehensif.html